Panwaslu Bagikan Ribuan Stiker Pilkada Kudus

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung telah menetapkan hasil pengundian nomor urut bagi lima pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pilkada 26 Mei 2013.

   

Hasil pengundian yang berlangsung di Pendopo Pangayoman Temanggung tersebut pasangan Budiarto - Dedi Haryadi yang diusung PPP, Golkar, Demokrat, dan PKNU mendapat nomor urut satu, pasangan Fuad Hidayat - Andoyo (PKB) mendapat nomor urut dua.

   

Nomor urut tiga ditempati pasangan Bambang Sukarno - Irawan Prasetyadi (PDIP), nomor urut empat pasangan Hadi Kuswanto - Tri Murdoko (pasangan perseorangan), dan nomor urut lima pasangan Anif Punto Utomo - Budidoyo (PAN).

   

Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Sujatmiko mengatakan, pengambilan nomor urut dibagi menjadi tiga tahap. Pertama pengisiaan daftar hadir untuk pengambilan nomor urut pengundian dan selanjutnya nomor yang didapat untuk pengundian nomor urut pasangan.

   

"Sidang terbuka ini sudah sah karena dihadiri seluruh pasangan calon, tim sukses dan partai pengusung, masyakarat umum, dan pers," katanya, Kamis (11/4/2013).

   

Pada kesempatan tersebut, KPU telah menyiapkan master surat suara, yang berisi nomor, foto peserta dan nama peserta pilkada.

   

"Kami beri kesempatan hingga 12 April 2013 apabila kandidat ada yang akan mengganti fotonya silakan langsung ke KPU," lanjutnya.

   

Sementara, para kandidat menilai nomor perolehan mereka melambangkan nomor keberutungan yang dapat membawa mereka menuju kemenangan.    

Budiarto yang mendapatkan nomor urut satu menganggap bahwa nomor urut pertama menjadi perlambang dia akan menjadi pasangan dengan hasil perolehan suara terbanyak.

   

Pada posisi kedua, Fuad Hidayat mengklaim nomor yang dia peroleh adalah nomor melambangkan kemenangan. Nomor urut kedua melambangkan victory yang membawa kemenangan bagi pasangan yang mendapatkan nomor tersebut.

   

Bambang Sukarno di posisi ketiga juga menganggap hal yang demikian, nomor urut ketiga mengingatkannya pada Pemilu 1999 yang membawa PDI Perjuangan unggul menjadi pemenang pemilu waktu itu.

   

Hadi Kuswanto pada posisi keempat mengaku telah mendapatkan pertanda untuk mendapatkan nomor tersebut. Dalam perjalanan spirtualnya sejauh ini, dia mengaku mendapatkan pertanda mendapatkan nomor tersebut.

   

Anif Punto mengatakan, angka lima merupakan angka keberuntungan. Dia menggambarkan, Pancasila berjumlah lima sila, rukun Islam sebanyak lima, dan pandawa juga berjumlah lima orang

"Pancasila adalah lambang ideologi Indonesia. Kami berharap ini merupakan nomor yang baik bagi kami dan Temanggung," tandasnya.

(rsa)

PAN Belum Selesai Urus Daftar Caleg Pemilu 2014

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyelesaikan penyusunan Daftar Caleg Sementara (DCS). DCS akan diserahkan ke KPU di saat-saat terakhir pendaftaraekarang ini DPP PAN sedang melakukan finalisasi, memberikan hasil yang terbaik yang akan kita serahkan ke KPU," kata Sekjen PAN Taufik Kurniawan, kepada detikcom, Rabu (17/4/2013).

Rencananya PAN akan mendaftarkan DCS mendekati tanggal 22 April. Karena pihaknya masih harus mencocokkan data caleg dan menghitung kekuatan caleg yang akan dijagokan di DPR RI.

"Insya Allah sebelum tanggal 22 kita sampaikan ke KPU, kan terakhir (menyerahkan) tanggal 22," kata Taufik.

Saat ini rapat penggodokan caleg terus dilakukan, dipimpin langsung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. "Rapat finalisasi dan koordinasi terus dilakukan," tandasnya.

Sampai saat ini baru PKS yang mendaftarkan caleg ke KPU. Untuk tingkat DPR RI, PKS hanya mengajukan 492 caleg dari maksimal 560 yang diperbolehkan.

DKPP Pecat 49 Anggota KPU dan Bawaslu Bermasalah

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertemu petinggi MPR di Gedung Parlemen. Ketua DKPP Jimly Ashiddiqqie mengatakan sudah memecat puluhan anggota KPU dan Bawaslu lantaran terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

"Jumlah anggota KPU dan Bawaslu dari berbagai daerah yang melanggar dan diberhentikan secara tetap, jumlahnya sudah 49 orang," kata Jimmly di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Selain Jimmly, turut juga anggota DKPP Valina Singka, Pendeta Saut Hamonangan Sirait, dan empat orang lainnya. Mereka ditemui oleh Ketua MPR Taufik Kiemas, serta Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari dan Ahmad Farhan Hamid.

DKPP sudah menerima ratusan pelanggaran selama kurun waktu tujuh bulan terakhir. Mereka yang dipecat terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Mereka terbukti tidak independen, berpihak pada salah satu kubu," kata Jimly.

Tindakan tegas DKPP dikatakan Jimly untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, jika ada yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, DKPP akan merehabilitasi nama baik anggota penyelenggara pemilu yang tersangkut kasus.

"DKPP ini juga hadir untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu," ucapnya.

Pro Kontra Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Melalui DPRD

Jakarta - Proses pemilihan kepala daerah yang saat ini berlangsung secara demokratis oleh rakyat, tengah dalam pembahasan oleh DPR soal kemungkinan dikembalikan kepada mekanisme DPRD. Panja RUU Pilkada DPR masih terus menggodok bagaimana baiknya agar demokrasi berjalan lebih baik.

"Menyangkut tentang pengaturan bagaimana pilkada akan berlangsung lebih baik, kita memang harus cermati tentang apa yang baik dan buruk dari pilkada langsung dan perwakilan DPRD," kata ketua Panja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, dalam diskusi 'Mencegah Pengaburan Uang Negara dalam Pilkada' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Menurutnya, mekanisme pemilihan bupati dan wali kota secara langsung seperti saat ini memang membuat legitimasi kepala daerah menjadi kuat. Rakyat bisa menghukum kepala daerah yang tidak patut agar tidak diplih kembali. Tapi sisi negatifnya, korupsi anggaran yang besar jika diterapkan pemilihan langsung.

"Suatu kali saya dalam pertemuan dengan bupati dan wali kota. Saya tanya bupati wali kota, apakah pilkada langsung lebih mahal daripada perwakilan?," tutur Hakam bercerita.

"Ada yang menjawab, saya dulu ikut dipilih DPRD dan langsung, ternyata lebih tinggi biayanya pemilihan oleh DPRD. Saya terkejut, artinya ini sangat situasional dan kondisional," lanjutnya.

Ia menuturkan, amanah Undang-undang hanyalah bagaimana melaksanakan pemilihan secara demokratis, tidak diatur secara redaksional apakah melalui DPRD atau langsung oleh rakyat.

"Kedua adalah soal proses keterpilihan, kalau pemilihan melalui DPRD calon yang diusung, ketahuan sebelum menang. Jangan sampai ada sandiwara pilkada, karena dari partai pengusungnya kelihatan kalau lebih 50 persen sudah di tangan menang. Karena anggota DPRD berani nggak lawan partainya," ucapnya.

Karenanya menurut Hakam, saat ini panja RUU Pilkada masih terus menggodok mekanisme pemilihan kepala daerah untuk menentukan mekanisme yang ideal dan tanpa hiruk pikuk.

"Targetnya masa sidang ini (RUU Pilkada) disahkan. Tapi kita lihat nanti," ucapnya.