Sindonews.com - Rapat Musyawarah
Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Palopo untuk mencari penyebab kerusuhan
Pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat mengaku tak puas dengan
hasil pertemuan tersebut.
Usai pertemuan, Ketua Bawaslu Pusat Muhammad Alhamid mengaku kecewa dengan sikap KPU Kota Palopo yang terkesan merekayasa pertemuan tersebut.
"Seharusnya, KPU mengundang dua tim dari JA dan Hati agar kami mendapat data yang lebih valid," ujarnya, Sabtu (6/4/2013).
Rencananya, Bawaslu Pusat akan mendatangi tim JA dan Hati untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait kerusuhan Pilkada. Karena Bawaslu harus melaporkan temuannya ke Mendagri sebagai bahan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang di daerah lain.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) menilai kalau Pilkada putaran kedua yang berujung kerusuhan terkesan dipaksakan.
Anggota KPU Sulsel Nusra Asis mengatakan, seharusnya KPU Kota Palopo menunda pilkada putaran kedua karena saat itu tidak memiliki anggaran yang cukup.
"Pelaksanaan Pilkada putaran kedua tersebut terkesan dipaksakan," tegasnya.
Usai pertemuan, Ketua Bawaslu Pusat Muhammad Alhamid mengaku kecewa dengan sikap KPU Kota Palopo yang terkesan merekayasa pertemuan tersebut.
"Seharusnya, KPU mengundang dua tim dari JA dan Hati agar kami mendapat data yang lebih valid," ujarnya, Sabtu (6/4/2013).
Rencananya, Bawaslu Pusat akan mendatangi tim JA dan Hati untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait kerusuhan Pilkada. Karena Bawaslu harus melaporkan temuannya ke Mendagri sebagai bahan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang di daerah lain.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) menilai kalau Pilkada putaran kedua yang berujung kerusuhan terkesan dipaksakan.
Anggota KPU Sulsel Nusra Asis mengatakan, seharusnya KPU Kota Palopo menunda pilkada putaran kedua karena saat itu tidak memiliki anggaran yang cukup.
"Pelaksanaan Pilkada putaran kedua tersebut terkesan dipaksakan," tegasnya.
Posting Komentar