Headlines News :
Home » , » Peredaran Uang Pemilu 2014 di Kalsel Diperkirakan Puluhan Miliar Rupiah

Peredaran Uang Pemilu 2014 di Kalsel Diperkirakan Puluhan Miliar Rupiah

Written By Unknown on Minggu, 14 April 2013 | 02.20

(Berita Daerah - Kalimantan) Perkiraan peredaran uang dalam kegiatan Pemilu 2014, terutama yang keluar dari bakal calon anggota legislatif secara keseluruhan di Kalimantan Selatan bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Perkiraan itu dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Kalsel Hermansyah Manap, saat sosialisasi Pemilu legislatif bagi wartawan dan pimpinan media massa, di Banjarmasin.

Karena, lanjut dia, jatah anggota DPR-RI untuk provinsinya sebanyak 11 orang dan kalau masing-masing parpol mencalokan lima, berarti kali 12 jumlahnya 55 calon.

"Kemudian tiap calon anggota DPR itu, misalnya mengeluarkan dana Rp1 miliar saja, berarti uang beredar sudah mencapai Rp55 miliar," ujarnya menjawab pertanyaan peserta sosialisasi Pemilu legislatif tersebut.

"Perhitungan itu, belum duit yang dikeluarkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, dimana Kalsel mendapat jatah empat orang, dan pengalaman Pemilu 2009 yang menjadi calon sebanyak 32 orang," lanjutnya.

Begitu pula misalnya calon anggota DPRD Kalsel yang keanggotaannya berjumlah 55 orang, sehingga kalau dikalikan 12 parpol, berarti ada 660 calon.

"Kalau misalnya dari 660 calon itu, tiap orang mengeluarkan dana Rp100 juta saja, berarti uang yang beredar mencapai Rp66 miliar," lanjut mantan Kepala Biro Humas Pemprov Kalsel tersebut.
"Asumsi kita, duit dari para calon legislatif hanya untuk 'biaya politik' bukan untuk 'money politic' (politik uang). Biaya politik itu sah-sah saja, seperti membuat baliho, spanduk, biaya transportasi dan lainnya," demikian Hermansyah.

Sosialisasi Pemilu legislatif tersebut kerjasama antara Badan Kesbangpol Linmas provinsi setempat dengan Pengurus PWI Kalsel, mengundang empat narasumber, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalsel H Mirhan.

Selain itu, pakar hukum tata negara pada Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Dr H Mohammad Efendy, SH, MH, serta Ketua PWI Kalsel Fathurrahman.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Ayo Memilih Lagi ! - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger