Bali Barometer Pilkada Terbaik di Tanah Air

(Berita Daerah - Bali) Dua kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gianyar dan Buleleng, Bali berlangsung secara damai, aman, lancar dan sukses dalam mengantarkan kepemimpinan baru di kedua daerah tersebut.

Kesuksesan Pilkada pada dua kabupaten yang baru saja digelar dengan harapan dapat ditularkan kembali pada Pilkada tingkat provinsi Bali yang akan digelar pada 15 Mei 2013.

Dalam menularkan kesuksesan Pilkada tingkat kabupaten ke Pilkada tingkat Provinsi Bali yang wilayahnya lebih luas akan mampu menjadikan Bali sebagai barometer penyelenggaraan Pemilu kepala daerah terbaik di tanah air, harap Nasrullah, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada pembukaan rapat Koordinasi Pengawasan Pilkada Bali.

Harapannya itu dengan alasan, masyarakat Bali mewarisi seni budaya dan adat istiadat yang sangat kental, sehingga memberikan dampak positif dalam menyukseskan perhelatan demokrasi itu berjalan damai.

Hal itu juga didasari atas kenyataan pelaksanaan "Bali Democracy Forum" di Pulau Dewata dapat berjalan sukses, sehingga Bali layak ditempatkan sebagai contoh penerapan demokrasi terbaik dalam pilkada.

Lebih-lebih semua pihak di Bali termasuk dua paket yang akan bertarung dalam Pilkada telah bertekad untuk mampu memberikan kesejukan dan kedamaian kepada setiap masyarakat, termasuk wisatawan dalam menikmati liburan ke Pulau Dewata.

Dua pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Bali ditetapkan KPUD setempat sebagai penyelenggara Pilkada yakni pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga dan Dewa Sukrawan (PAS) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut satu (1).

Pasangan Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta (PastiKerta) yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat dan tujuh partai lainnya tergabung dalam koalisi Bali Mandara dengan nomor urut dua (2).

Kedua paket yang akan bertarung pada pertengahan Mei mendatang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) himbauan bersama Pemilu Damai atau yang lebih dikenal dengan Piagam Damai.

Nasrullah berharap dengan budaya yang dimiliki masyarakat di Pulau Dewata, mampu melaksanakan Pilkada dengan damai dan sukses sekaligus menjadi contoh penerapan politik yang santun, berbudaya, dan beretika.

Milik bersama Pilkada Bali yang damai, sukses dan lancar yang menjadi dambaan semua orang itu akan dapat terealisasi jika mampu membangun tanggung jawab masyarakat bahwa pilkada sebagai milik bersama.

Oleh sebab itu pelaksanaan Pilkada tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara, khususnya KPUD, pemerintah, parpol dan pasangan calon, namun melibatkan seluruh masyarakat Bali.

Permasalahan krusial untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang sukses terletak pada integritas penyelenggara pilkada.

"Kami tidak akan tinggal diam kalau terjadi penyimpangan yang dilakukan penyelenggara. Integritas menjadi harga mati," tegas Nasrullah.

Demikian pula KPU tidak boleh menggadaikan harga diri karena pancingan tertentu yang menyebabkan terjerumus pada hal tidak baik.

Oleh sebab itu integritas dan independensi harus dipegang teguh KPU dan Panwaslu harus bersikap adil, jangan pilih kasih serta tidak diskriminatif.

Jika Panwaslu tetap mematuhi aturan, yakin tidak akan ada persoalan meskipun banyak kepentingan kalau tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku, katanya.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) untuk bertindak tegas dan netral dalam tahapan Pilkada Bali.

Pilkada langsung yang akan digelar pada 15 Mei 2013 menyimpan potensi konflik yang tinggi karena melibatkan banyak pihak dan seluruh masyarakat.

Oleh sebab itu kelompok-kelompok tertentu dikhawatirkan memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkeruh situasi dan kondisi sosial masyarakat.

"Saya tidak menginginkan jika aksi anarkis yang terjadi di beberapa daerah di Nusantara akibat kekecewaan pilkada sampai terjadi di Bali," ujar Pastika yang juga calon Gubernur Bali.

Hal itu menjadi tantangan berat dalam memelihara dan menjaga citra Bali yang aman dan nyaman di dunia internasional. Tugas berat itu membutuhkan komitmen, kerja keras, kewaspadaan dan upaya bersama para pemangku kepentingan.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana juga meminta kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada tidak membuat gerakan-gerakan yang dapat memancing ketersinggungan antarpendukung.

Untuk itu para kandidat mampu menenangkan para pendukung dan parpol serta mencegah massanya dari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik.

Pilkada sejatinya adalah pesta demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik, sehingga tidak boleh dijadikan ajang permusuhan.

Pihaknya yakin kedua pasangan kandidat itu baik. Jadi, siapapun nanti yang menang seharusnya diterima dan yang kalah wajib legowo, ujar Sudiana yang juga akademisi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar.