Pro Kontra Bendera Aceh

Aceh - Menteri dalam negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi mengisyaratkan Qanun No.3 tahun 2013 tentang lambang dan bendera Aceh akan dilakukan pembahasan ulang setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat. Dalam evaluasi tersebut pusat meminta Qanun lambang dan bendera harus direvisi dengan limit waktu yang diberikan selama 15 hari.

Isyarat itu disampaikan oleh Mendagri kepada wartawan yang mencegahnya saat keluar dari ruang pertemuan di pendopo gubernur Aceh, Kamis (4/4) sore.

Ia menambahkan, Qanun lambang dan bendera merupakan sebuah produk hukum daerah yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sebuah produk hukum daerah.

Terkait dengan materi pembahasan, katanya bisa saja DPRA melakukan dengar pendapat lagi dengan berbagai komponen masyarakat Aceh untuk menentukan bendera yang tidak menimbulkan kontroversi.

Namun, mendagri menolak menyebutkan materi-materi yang harus dibahas ulang dalam qanun tersebut. 

“Kita belum bicara materinya, masih prosedur. Nanti akan dibahas lebih jauh lagi. Itu Pak Gubernur dengan mekanisme DPRA akan melakukan hearing, dengar pendapat seperti itu,” sebutnya.

Gubernur Zaini Abdullah mengatakan Pemerintah Aceh akan duduk kembali membicarakan mengenai 13 poin klarifikasi Kementerian Dalam Negeri itu.

“Kita sebagai pemerintah Aceh dan DPR akan melanjutkan mempelajari, apa inti dari pada klarifikasi Kemendagri, akan kami sampaikan dalam dua minggu mendatang,” ujar singkat.

Sementara itu saat berjumpa massa yang membawa bendera bulan bintang, gubernur Zaini Abdullah mengatakan Ia berharap agar Pemerintah Pusat dapat menyetujui atribut Gerakan Aceh Merdeka, bendera bintang bulan, sebagai bendera Aceh.

Ia mengklaim bahwa bendera bintang bulan itu di inginkan oleh seluruh masyarakat di Aceh.

Dikatakan bendera bintang bulan yang dikibarkan massa itu sudah legal. Hal itu disebabkan karena Pemerintah Aceh bersama DPRA telah mengesahkan bendera tersebut sebagai bendera Aceh dan telah memasukkannya ke dalam lembaran daerah Aceh.

“Ini merupakan bendera Aceh bukan bendera kelompok,” ungkapnya.

Zaini juga berharap agar seluruh masyarakat Aceh dapat bersabar untuk menunggu keputusan dari presiden.

“Keputusan bendera ini ada pada presiden. Dan tadi Mendagri telah melihat bahwa masyarat Aceh menginginkan bendera tersebut. Semoga ini dapat menjadi masukan bagi presiden dalam memutuskan masalah bendera ini,” jelasnya.

Bersamaan dengan kunjungan menteri dalam negeri ke Banda Aceh, ribuan massa dari berbagai daerah datang ke Banda Aceh dengan berkomvoe membawa bendera bintang bulan yang dulu pernah dipakai oleh pejuang gerakan Aceh Merdeka.

Massa bergerak dengan mengusung bendera sempat ingin bertemu dengan Mendagri yang berkunjung ke Pondopo. Namun mereka dihadang di depan Kodim Banda Aceh oleh ratusan aparat keamanan dari Polisi dan TNI hingga pertemuan usai dan massa bertahan disimpang kodim dari jam 11 siang hingga pukul 17.00 WIB mereka baru bubar setelah ditemui gubernur Aceh dan mantan perdana menteri GAM Malek Mahmud.

Sementara di Benar Meriah dan Aceh Tengah ribuan massa melakukan konvoi dengan membawa ribuan lembar bendera merah putih, aksi itu dilakukan sebagai bentuk proses masyarakat dataran tinggi gayo itu terhadap Qanun No.3 tahun 2013 tentang lambang dan bendera Aceh, pengesahan Qanun tersebut sebagai bentuk pengekangan pemerintah dan DPR Aceh terhadap NKRI ujar Aramiko Aritonang Koordinator Aksi saat dikonfirmasi via telepon di Takengon kemarin.

Ribuan massa dari dua kabupaten, Aceh Tengah dan Bener Meriah berkonvoi di jalan utama Takengan. Massa pembela NKRI ini, selain membawa bendera merah putih, spanduk yang berisikan kecaman terhadap Qanun Aceh tentang bendera dan lambang, serta wali Nanggroe, juga membakar bendera bulan bintang.

Massa bergerak sejak pagi,sudah berdatangan ke ibukota Aceh Tengah. Warna merah putih “membanjiri” kota dingin itu, setelah elemen Ormar seperti Pembela Tanah Air (PETA), Laskar Merah Putih (LMP) serta GMNI, mahasiswa, dengan tegas menantangkan keputusan DPRA dan Gubernur Aceh yang terlalu berani mensyahkan qanun bendera dan lambang Aceh.

“ Gayo bukan Aceh, tetapi Gayo bagian NKRI. Kami cinta NKRI, siapapun yang menantang NKRI akan menjadi lawan kami,” sebut Saeb, salah seorang massa yang membentangkan spanduk di pagar kantor Bupati Aceh Tengah.

“Bila pemerintah Aceh jeli dan tanggap dengan keadaan di daerah, hal seperti ini tidak terjadi. Mengapa pemerintah dan DPRA tidak memanggil seluruh elemen adat di Aceh, sehingga terakomodir seluruh elemen yang ada di Aceh.

Warga dua kabupaten dataran tinggi gayo itu juga meminta kepada Presiden supaya membatalkan Qanun tersebut dan mengeluarkan perpu untuk pengesahan Provinsi Luser Antara, agar rakyat dataran tinggi Gayo bisa hidup sejahtera dan jauh dari diskriminasi pemerintah Aceh, sebut Aritonang.